Puluhan Massa Jaga Marwah Gelar Aksi di Gedung KPK, Desak Periksa Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus dan Gubernur Bobby Nasution.
Jakarta – Puluhan massa tergabung dalam organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan Persada Jakarta, Kamis 04 September 2025, siang.
Aksi demo menggunakan mobil komando (mokom) Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba alias Edoy berteriak ‘tangkap Erni dan Bobby’. Dijaga ratusan aparat keamanan, Edoy mengancam KPK, Jaga Marwah tidak akan bubar jika aspirasinya belum diterima pimpinan KPK.
Usai berorasi hampir sejam, Ketum Jaga Marwah diterima pihak KPK melalui Humas KPK Prayoga.
Prayoga mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi Jaga Marwah kepada pimpinan dan Deputi Penindakan KPK.
Terkait laporan Jaga Marwah di Dumas KPK tentang Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus, Prayoga berjanji menindaklanjuti dan meneruskan kepada pimpinan KPK.
Jaga Marwah dalam orasinya menuntut KPK bertindak tegas mengusut berbagai dugaan praktik gratifikasi, penggelembungan anggaran, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret sejumlah pejabat di Sumatera Utara.
Edoy selaku koordinator aksi menegaskan, pihaknya mendesak agar KPK segera memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Sumut terkait dugaan gratifikasi dalam pergeseran anggaran di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. “Kami meminta KPK jangan tebang pilih, semua harus diusut secara transparan,” tegasnya.
Selain itu, massa Jaga Marwah mendesak KPK memanggil dan memeriksa Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting disebut-sebut dekat dengan orang nomor satu di Sumut tersebut.
“Nama Bobby Nasution kerap dikaitkan dengan Topan Obaja Ginting, eks Kadis PUPR Sumut, yang dikenal dengan sebutan anak emas Bobby NST. KPK harus menelusuri dugaan keterkaitan ini,” ujar Edoy.
Tak hanya itu, demonstran juga meminta KPK agar mengusut harta kekayaan keluarga Ketua DPRD Sumut, Bupati Labura dan keluarganya, karena diduga terjadi kenaikan tidak wajar dibandingkan dengan penghasilan resmi.
Jaga Marwah juga menyoroti aset milik Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus diduga menjadi penampungan hasil korupsi. KPK diminta menelusuri dugaan pencucian uang yang melibatkan Erni Ariyanti Sitorus dan Bupati Labura, Hendri Yanto Sitorus.
“Kami menduga ada upaya menyamarkan harta hasil korupsi melalui jaringan politik keluarga. Hal ini harus diusut secara serius oleh KPK,” kata Edi Tamba.
Lebih lanjut, Jaga Marwah menegaskan KPK tidak boleh ragu-ragu dan harus menunjukkan sikap transparan dalam penanganan kasus TPPU di Labura. Mereka menuntut agar penegak hukum benar-benar menindaklanjuti dugaan keterlibatan Ketua DPRD Sumut dan Bupati Labura.
Massa aksi juga mengingatkan bahwa KPK harus menjaga integritas dan tidak terjebak dalam intervensi politik. “Kami hadir untuk mengingatkan KPK agar menjaga marwahnya. Tuntaskan kasus ini demi keadilan dan bersihnya Sumatera Utara dari praktik korupsi,” tutup Edi Tamba.(ril)
